Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perdagangan
Produk Layanan	:	Surat Keterangan Usaha
Jangka Waktu	:	10 ( Sepuluh) Menit
Biaya/Tarif	:	Geratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Kecamatan Plemahan

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
3.   Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
4.   Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5.   Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7.   Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Persyaratan

1. Pengantar surat keterangan usaha yang ditandatangani kepala desa;
2. Fotokopi KTP pemohon.
3. Surat pernyataan usaha dari pemohon

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
2. Pemohon menunggu berkas diperiksa oleh petugas;
3. Jika sudah lengkap, pemohon menunggu berkas diproses oleh petugas;
4. Pemohon menerima berkas Surat Keterangan Usaha.

Pengaduan

1. Langsung  :       Petugas di       Kantor Kecamatan Plemahan (Jl. Merak No. 50 Bogo Kidul) Kabupaten Kediri.
2. Tidak langsung :

- Email: [email protected]

- Website:  https://kecamatanplemahan.kedirikab.go.id

- Instagram: Kecamatan Plemahan_kabkediri;

- Telepon: (0354) 529203;

- kanal pengaduan LAPOR!:

- website : www.apor.go.id

- sms melalui nomor 1708

- X (twitter) : @lapor1708

- Aplikasi android/iOS: SP4N_LAPOR!

- Aplikasi HALOMASBUP

- Kotak Saran/Kotak Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perdagangan
Produk Layanan	:	Pelatihan UMKM
Jangka Waktu	:	1 s.d. 2 bulan
Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
Lokasi Layanan	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Kediri.

Persyaratan

1. Pengajuan proposal dari hasil Musrenbang Kecamatan/dari kelompok mengetahui Kepala Desa;
2. Memiliki KTP Kabupaten Kediri.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Proposal diajukan ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Ditindaklanjuti oleh atasan dan cross check ke lapangan
3. Desa menentukan peserta pelatihan, lokasi pelatihan  dan konfirmasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4. Dinas menentukan Narasumber pelatihan (sesuai materi pelatihan yang diajukan)
5. Setelah proposal disetujui pimpinan, pelatihan dilaksanakan

Pengaduan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Telepon: (0354) 680683

e-mail: [email protected]

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perdagangan
Produk Layanan	:	Kegiatan Shopping Festival
Jangka Waktu	:	22 hari
Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
Lokasi Layanan	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Kediri.

Persyaratan

1. Memiliki produk (UMKM produktif);
2. Memiliki KTP Kabupaten Kediri
3. Memiliki NIB dan PIRT (bagi produk makanan)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pendataan peserta dari paguyuban UMKM atau UMKM di luar paguyuban dalam wilayah Kabupaten Kediri
2. Seleksi peserta terkait kelengkapan perijinan yang dimiliki

Pengaduan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Telepon: (0354) 680683

e-mail: [email protected]

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perdagangan
Produk Layanan	:	Surat Keterangan Usaha yang telah di tanda tangani oleh Pejabat yang Berwenang
Jangka Waktu	:	10 MENIT
Biaya/Tarif	:	GRATIS
Lokasi Layanan	:	RUANG PATEN KEC TAROKAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik

3. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Persyaratan

1. Pengantar surat keterangan usaha yang ditandatangani Kepala Desa

2. Fotokopi KTP pemohon

3. Surat pernyataan usaha dari pemohon.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan

2. Pengguna layanan menyampaikan berkas kepada petugas

3. Pengguna layanan menunggu proses pemeriksaan berkas oleh petugas

4. Pengguna layanan menerima konfirmasi kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan tidak lengkap, pengguna layanan menerima pengembalian berkas dari petugas untuk dilengkapi kembali. Apabila berkas lengkap, berkas akan diproses

5. Pengguna layanan menerima berkas yang sudah diproses

Pengaduan

<!--StartFragment -->1. Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tarokan, Jl. Raya Tarokan No. 01 Kab. Kediri

2. Tidak langsung:

- Email: [email protected]

- Website: [email protected]

- Instagram: kecamatantarokan_kabkediri

- Telepon: (0354) 775231

- kanal pengaduan LAPOR!:

website : [email protected]

email : [email protected]

aplikasi android/iOS: SP4N_LAPOR!

- aplikasi HALOMASBUP

- Kotak Saran/Kotak Pengaduan

<!--EndFragment -->

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perdagangan
Produk Layanan	:	Surat Keterangan Hasil Pengujian / Tapak CTT
Jangka Waktu	:	7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	Jl. Ir. Sutami no 16 Kota Kediri dan Jl. Soekarno Hatta no 10 Katang Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanh Daerah

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

4. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Metrologi Legal

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis

Persyaratan

1. Pelaku usaha merupakan pemilik UTTP di Wilayah Kabupaten Kediri

2. Pelaku usaha mempersiapkan surat permohonan

3. Pelaku usaha memastikan UTTP sudah memiliki persetujuan tipe / ijin tipe dari Kemendag

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan tera/tera ulang dan/atau membawa UTTP ke kantor UPT Metrologi Legal (UML)

2. Menerima permohonan dan memeriksa ijin tipe UTTP dan ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup serta UTTP sudah beijin tipe maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada pelaku usaha, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup.

3. Penera melakukan pengujian TTU. Jika UTTP sesuai maka dibubuhkan Cap Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP. Jika UTTP tidak sesuai dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke pelaku usaha

4. Menerbitkan SKHP, memerikan UTTP dan/atau SKHP kepada pelaku usaha.

Pengaduan

1. Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri Jl. Ir Sutami No 16 Kota Kediri dan Kantor UPT Metrologi Legal Jl. Soekarno Hatta no 10 Katang

2. Telp. (0354) 683582

3. Penyediaan Kotak dan Saran

4. lapor SP4N

5. Halo MasBup

6. IG :disdaginkabkediri dan metrologi.kabkediri

7. Wa +62 81252594457

 

Mekanisme Pengaduan