Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Rekomendasi Ijin Keramaian
Jangka Waktu	:	5-10 menit
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan Papar

Dasar Hukum

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan KTP 

2. Advis dari Dinas Pariwisata

3. Buku ijin keramaian dari desa

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:
Jangka Waktu	:	15 Menit
Biaya/Tarif	:	GRATIS
Lokasi Layanan	:	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
4. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri.

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari Desa
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
3. Verifikasi Keluarga Miskin
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
5. Foto copy Kartu Keluarga
6. Surat keterangan masih sekolah/ kuliah
7. Foto copy Kartu Jamkesda dan PKM

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. JFU meneliti kelengkapan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diteliti kalau sudah benar diparaf.
4. Menandatangani/ Melegalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
5. Mengagenda Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), memberi nomor dan stempel.
6. Menyerahkan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pengaduan

Petugas : Pengolah Data Pelayanan

HP/ WA : 085735858579

Alamat e – mail : [email protected]

Alamat instagram : @kecamatankunjang_kabkediri

Alamat Kantor : Jalan Brigjen Katamso No. 77 Kunjang

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Jangka Waktu	:	40 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	di ruang pelayanan

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
4. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit penyelenggara pelaynan publik.
5. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri.

Persyaratan

1. Surat pernyataan dari Desa
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
3. Verifikasi Keluarga Miskin
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
5. Foto copy Kartu Keluarga
6. Surat keterangan masih sekolah/ kuliah
7. Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit/ Rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. JFU meneliti kelengkapan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diteliti kalau sudah benar diparaf.
4. Menandatangani/ Melegalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
5. Mengagenda Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), memberi nomor dan stempel.
6. Menyerahkan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pengaduan

Petugas : Kasi Kesejahteraan Sosial

HP/ WA : 0811 349 5566

Website : https://kecamatanpuncu.kedirikab.go.id

Alamat e – mail : [email protected]

Alamat instagram : kecamatanpuncukabkediri

Alamat Kantor : Jalan Puncak No. 1 Puncu

Aplikasi Halo Mas Bup, SP4N LAPOR

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Jangka Waktu	:	15 menit
Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya / Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Kecamatan Wates Bagian Pelayanan

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
4. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit penyelenggara pelaynan publik.
5. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri.

Persyaratan

PERSYARATAN:

1. Surat pernyataan dari Desa
2. Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM ) dari Desa
3. Verifikasi Keluarga Miskin
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
5. Foto copy Kartu Keluarga
6. Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit/ Rujukan dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1.pemohon menyerahkan pengantar permohonan SKTM

2. JFU meneliti kelengkapan peryaratan permohonan SKTM

3. surat pengantar permohonan SKTM diteliti kalau sudah di tanda tangani.

4 meregister surat permohonan SKTM

5. menyerahkan surat pengantar permohonan SKTM ke pemohon.

Pengaduan

Petugas : Kasi Kesos (Kesejahteraan Sosial )

HP/WA : 085259551999

Alamat e-mail : kecamatan_wates@kedirikab.go.id

Website : www.kedirikab.go.id

Alamat Kantor : Jalan Raya Kediri  Nomor 296 Wonorejo

Aplikasi Halo Mas Bup, SP4N LAPOR

 

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris
Jangka Waktu	:
Biaya/Tarif	:	GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA
Lokasi Layanan	:	DI RUANGAN KANTOR KECAMATAN WATES BAGIAN PELAYANAN

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009.
3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.
4. Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di lingkungan unit penyelenggara pelaynan publik.
5. PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri.

Persyaratan

1. Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris dari Desa
2. Fc KK/KTP ahli waris
3. FC akta tanah/ C desa
4. SPPT.
5. FC akta kematian
6. Tanda Tangan Ahli Waris dan saksi

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris Desa
2. JFU menerima kelengkapan berkas Surat Pernyataan Waris.
3. Meneliti dan memeriksa Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris.
4. Menandatangani Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris.
5. Memberikan Nomor Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris dan stempel.
6. Menyerahkan Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Waris dan Arsip.

Pengaduan

Mekanisme Pengaduan