Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi teknis kepada DPM2TSP
Jangka Waktu	:	2 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Disnaker, Doko Kec.Ngasem Kab.Ked

Dasar Hukum

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016

Persyaratan

- Foto copy identitas kepala penampungan (KTP)

-Pas foto kepala penampungan 4x6 sebanyak 3 (Tiga) lembar;

- Foto copy NPWP perusahaan ;

- Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya  (bila ada) yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; 

- Surat keterangan domisili perusahaan dari desa;

- Surat pengangkatan sebagai Kepala Penampungan CTKI oleh Direktur PPTKIS;

- Surat ijin operasional PPTKIS;

-Foto copy IMB

- Foto copy ijin gangguan 

- Foto copy izin penampungan CTKI yang lama bagi yang perpanjangan 

 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Lembaga mengajukan perizinan ke DPM2PTSP 

- DPM2PTSP mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Disnaker

- Disnaker mengadakan survey ke tempat penampungan tersebut 

- Setelah memenuhi syarat administrasi dan sarana/prasarana akan diterbitkan rekomendasi teknis 

Pengaduan

- Pengaduan bisa dialamatkan melalui email [email protected]

- Lewat kontak saran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi perpanjang IMTA
Jangka Waktu	:	2 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Disnaker, Doko Kec.Ngasem Kab.Ked

Dasar Hukum

Pemnaker No.16 Tahun 2005

Persyaratan

- Pengantar Pengajuan perpanjang IMTA (PT)

- Fotocopy IMTA yang masih erlaku 

- Foto copy keputusan RPTKA yang masih berlaku

- Pas photo 4x6 (berwarna) 2 lembar

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- PT pengguna TKA mengajukan surat permohonan perpanjang IMTA

- Setelah syarat-syarat lengkap, surat naik ke Kepala Dnas

- Setelah didisposisi , baru dibuatkan surat rekomendasi perpanjang IMTA 

Pengaduan

- Pengaduan bisa dialamatkan melalui email [email protected]

- Lewat kontak saran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Surat rekomendasi paspor ke imigrasi
Jangka Waktu	:	2 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Disnaker, Doko Kec.Ngasem Kab.Ked

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Persyaratan

- Foto copy KTP 

- Foto copy KK

- Foto copy ijazah 

- Foto copy Akta kelahiran

- Surat Ijin suami / istri, orang tua/wali

-Surat pengantar pengajuan rekomendasi paspor

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- PPTKIS mengajukan permohonan rekomendasi paspor;

- Berkas pengajuan diterima dan dinaikan ke pemimpinan;

- Berkas di koreksi, apabila belum sesuai persyaratan dikembalikan, dan apabila sudah akan diproses selanjutnya;

- Entry data oleh petugas, output berupa Rekom paspor dan berita acara KITKI;

- Rekomendasi naik ke pimpinan untuk proses penandatangan rekomendasi dan selanjutnya proses administrasi/agenda

- Penyerahan hasil rekomendasi paspor kepada PPTKIS 

 

Pengaduan

- Pengaduan bisa dialamatkan melalui email [email protected]

- Lewat kontak saran yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	1. Surat Sekda mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan; 2. Draft Pera
Jangka Waktu	:	3 s/d 6 bulan
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri beralamat pada Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Desa Katang, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeirntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Permenpan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan. 

Persyaratan

1. Surat Usulan/telaah staf dari Perangkat Daerah yang sudah didisposisi oleh Bupati

2. Draft perubahan SOTK Perangkat Daerah 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Perangkat Daerah menyusun Nota dinas/Telaah staf ke Bupati untuk permohonan adanya perubahan SOTK.

2. Bupati memberikan disposisi, kemudian ditindaklanjuti Sub Bagian Kelembagaan.

3. Sub Bagian Kelembagaan mempelajari dan menyusun draft Peraturan Bupati Perubahan SOTK.

4. Sub Bagian Kelembagaan melakukan rapat pembahasan bersama Tim Penataan Kelembagaan membahas draft perubahan.

5. Draft perubahan SOTK sesuai hasil pembahasan kemudian diproses oleh Bagian Hukum.

6. Bagian Hukum melakukan proses fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.

7. Draft yang sudah difasilitasi selanjutnya  direvisi yang kemudian diproses untuk pemarafan Draft oleh Tim Penataan.

8. Draf perubahan yang sudah diparaf selanjutnya proses penandatanganan oleh Bupati. 

Pengaduan

1. Melalui konsultasi;

2. Melalui telepon;

3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya. 

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	1. Surat Sekda mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan; 2. Draft Pera
Jangka Waktu	:	3 s/d 6 bulan 5
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri beralamat pada Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Desa Katang, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35  Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor KEP/61/PAN/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. 

Persyaratan

Usulan dari Perangkat Daerah tentang kebutuhan pegawai dan jabatan pelaksana 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Perangkat Daerah menyusun kebutuhan pegawai dan nama jabatan pelaksana yang dibutuhkan. 
2. Seluruh usulan dihimpun oleh Sub Bagian Kelembagaan . 
3. Sub Bagian Kelembagaan menyusun Nota dinas  ke Bulpati

Pengaduan

1. Melalui konsultasi; 
2. Melalui telepon; 
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya.  

Mekanisme Pengaduan