Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Berita Acara verifikasi pendaftaran LPSE dan User ID LPSE
Jangka Waktu	:	15 - 30 Menit
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	JL. Soekarno-Hatta No. 1, Kantor Sekretariat Daerah Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa   melalui Penyedia;
7. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Persyaratan

1. Formulir Keikutsertaan (Dapat diunduh di website http://lpse.kedirikab.go.id/eproc4/);
2. Formulir Pendaftaran (Dapat diunduh di website http://lpse.kedirikab.go.id/eproc4/);
3. Surat Kuasa dan KTP pembawa dokumen selain Direktur;
4. KTP Direktur;
5. NPWP Perusahaan;
6. Surat Keterangan Pajak Perusahaan;
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Bertanda tangan Kepala Desa);
8. Surat Pengukuhan Kena Pajak;
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/OSS;
10. SIUP/ SIUJK/ Ijin Usaha Lain ;
11. Sertifikat Badan Usaha (SBU) khusus untuk Bidang Konstruksi
12. Akta Pendirian Perusahaan ;
13. Surat Bukti Pajak Tahunan (SPT);
14. Surat Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir dari KEMENKUMHAN;
15. Wajib membawa dokumen No.3 s.d 14 Asli dan Fotokopi

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pemohon ke Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, menunjukkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, Petugas memverifikasi dokumen dan akun pendaftaran Penydia di LPSE, Petugas membuat Berita Acara verifikasi pendaftaran LPSE, kemudian diserahkan ke Pemohon.

Pengaduan

Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan, bisa berupa informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (0354) 689901 / (0354) 689905

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Konsultansi
Jangka Waktu	:	10 - 30 Menit
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	JL. Soekarno-Hatta No. 1, Kantor Sekretariat Daerah Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa   melalui Penyedia;
7. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Persyaratan

1. Pemohon memliki Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/dll)
2. Memiliki No telp. yang bisa di hubungi
3. Lembar / bahan yang yang akan di konsultasikan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna menyarnpaikan pertanyaan permasalahan Inaproc melalui LPSE Support (Chat), telepon, email atau itau datang langsung (walk in user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in user):

• Melapor pada front office dan mengisi buku tamu elektronik.
• Bagian Helpdesk LPSE akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna.

3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat telepon dan email:

• Helpdesk akan menerima telepon, email dari pengguna.
• Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau ermasalahan yang dihadapi pengguna

4. Untuk pertanyaan yang di sampaikan melalui chat :

• Helpdesk akan menerima chat dari pengguna.
• Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau ermasalahan yang dihadapi pengguna

Pengaduan

Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan, bisa berupa informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (0354) 689901 / (0354) 689905

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:
Jangka Waktu	:	Satu Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kecamatan Gampengrejo

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
3. Permenpan No. 14 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kab. Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian;
2. Foto copy KTP dan KK dari seluruh ahli waris;
3. Foto copy dokumen sesuai peruntukannya;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris;
2. Petugas Memverifikasi dan meregister Permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris;
3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris Kepada Camat;
4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat;
5. Petugas menyerahkan Permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Pengaduan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:
Jangka Waktu	:	Satu Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kecamatan Gampengrejo

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
3. Permenpan No. 14 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kab. Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Persyaratan

Surat Permohonan Suarat Ijin Keramaian dari Desa yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan Surat Ijin Keramaian dari Desa;
2. Petugas Memverifikasi dan meregister Permohonan Surat Ijin Keramaian;
3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan Surat Ijin Keramaian Kepada Camat/Sekcam/Kasi;
4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat;
5. Petugas menyerahkan Permohonan Surat Ijin Keramaian yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Pengaduan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:
Jangka Waktu	:	Satu Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kecamatan Gampengrejo

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
3. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kab. Kediri;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Persyaratan

1. Surat Pengaduan Masyrakat dari Desa;
2. Foto copy KTP dan KK;
3. Kronologi kejadian;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat Pengaduan Masyarakat dari Desa dan persyaratan lainnya;
2. Petugas Memverifikasi Surat Pengaduan Masyarakat;
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban membaca, meneliti Surat Pengaduan Masyarakat, jika sudah benar diparaf;
4. Petugas meminta tanda tangan Surat Pengaduan Masyarakat kepada Camat/Sekcam/Kasi;
5. Petugas menyerahkan surat Dispensasi Nikah yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Pengaduan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;

Mekanisme Pengaduan