Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Rekomendasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Jangka Waktu	:	7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Jl. Mayor Bismo No. 28 Kediri

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Persyaratan

1. Surat Permohonan 
2. AD / ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga) 
3. Surat Keterangan Domisili 
4. Data Pengurus Lengkap 
5. Akta Notaris Terlegalisir 
6. NPWP Lembaga 
7. Daftar Identitas Klien 
8. Data Isian / Intrumen Orsor / LKS 
9. Sumber Pendanaan 
10. Program Kerja 
11. Foto Copy Rekening Bank

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Penerbitan Izin Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan membawa persyaratan (Link blanko dapat diunduh)
2. Pemohon menyerahkan persyaratan, petugas mengecek persyaratan
3. Petugas Menyeleksi berkas persyaratan
4. Survei lapangan untuk uji kelayakan
5. Pemohon mengisi instrument identifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan
6. Apabila memenuhi persyaratan dan layak, Dinas Sosial akan menerbitkan Surat Rekomendasi

Pengaduan

No. Telepon:(0354) 689626

No. Fax:(0354) 689626

Website:dinsos.kedirikab.go.id

Whatsapp:085157104085 (layanan kedaruratan)

Email:dinsos@kedirikab.go.id

Pengaduan:https://halomasbup.kedirikab.go.idhttps://www.lapor.go.id

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Pelayanan Orang Terlantar
Jangka Waktu	:	3 s.d 7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Jl. Mayor Bismo No. 28 Kediri

Dasar Hukum

• 1. Dasar Hukum :
• Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfilk Sosial.
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
• Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
• Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organiasasi Sosial dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Persyaratan

1. Usia 6 tahun ke atas

2. Tidak ada anggota keluarga atau orang lain yang bersedia mengurusnya

3. Melakukan kegiatan tidak menentu, berkeliaran di tempat umum dan atau dapat mengganggu ketertiban umum

4. Pekerja migran bermasalah dari luar negeri

5. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam, dan tindakan tersebut berakibat menderita secara psikologis.

6. Terjaring pada penjangkauan petugas

7. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak

8. Tidak mempunyai identitas diri

9. Baru bebas karena telah selesai menjalani pidana dengan menunjukkan surat keterangan lepas dari kemenkum dan HAM/kepala lapas

10. Kondisi fisik cukup sehat dan mampu mengurus diri

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Orang terlantar datang untuk menemui petugas pelayanan atau petugas mendapat laporan dari Warga Masyarakat/PSM/Desa/Polres/TKSK 
- Petugas menerima dan mengecek Surat kelengkapan (SK-OT dari POLRES/ keterangan lainnya) dan mencatat dalam buku register 
- Petugas datang dan menjemput (khusus lansia) 
- Petugas melakukan asesmen terhadap klien untuk menggali data diri dan data keluarga serta alamat asal. 
- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Orang Terlantar 
- Memberikan Makanan, Minuman, dan pakaian layak kepada Orang Terlantar 
- Mengantar pemulangan Orang Terlantar untuk proses reunifikasi kepada keluarga atau merujuk ke UPT/Panti menggunakan alat transportasi dan bekerjasama dengan instansi terkait (Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Daerah)

Pengaduan

No. Telepon:(0354) 689626

No. Fax:(0354) 689626

Website:dinsos.kedirikab.go.id

Whatsapp:085157104085 (layanan kedaruratan)

Email:dinsos@kedirikab.go.id

Pengaduan:https://halomasbup.kedirikab.go.idhttps://www.lapor.go.id

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi Adopsi
Jangka Waktu	:	3 s.d 7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Jl. Mayor Bismo No. 28 Kediri

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum :
   • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   • UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
   • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
   • Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
   • Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprov dan Kab/Kota
   • Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
   • Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Persyaratan

1. Berstatus telah menikah minimal 5 (lima) tahun 
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun 
3. Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat . 
4. Mampu secara ekonomi dan sosial 
5. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak 
6. Salah satu antara suami atau istri dinyatakan oleh dokter ahli, kecil kemungkinan atau tidak dapat lagi memberikan keturunan 
7. Mengajukan surat permohonan izin (mengisi blanko, link blanko) untuk mengadopsi anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Yang di stempel dengan materai, dengan dilampiri surat-surat sebagai berikut: 
- Permohonan ijin Pengangkatan Anak kepada Instansi Sosial setempat; 
- Surat Keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (Suami & Istri); 
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli); (Suami & Istri) 
- Surat Keterangan tentang Fungsi Organ Reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah; (Suami & Istri) 
- Foto Copy Akte Kelahiran Calon Orang Tua Angkat/COTA (Suami & Istri); 
- Berkas Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).; (Suami & Istri) ; 
- Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA; ( ter Legalisir KUA ) - Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP COTA; 
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak / CAA; 
- Surat Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA ( Asli ) atau surat keterangan mampu secara ekonomi / surat pendapatan dari Lurah setempat ( wiraswasta, Petani, Pedagang ) ; 
- Surat Pernyataan Persetujuan CAA diatas kertas bermatrai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya; 
- Surat Pernyataan Motivasi COTA di kertas bermatrai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak; 
- Surat Pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermatrai cukup; 
- Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; 
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim; 
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya; 
- Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA; (kel. Suami & Kel. Istri) 
- Surat Pernyataan Dokumen Adopsi adalah dokumen yang sah; 
- Foto COTA dan Calon Anak Angkat ukuran 4 x 6 masing-masing 2 lembar;
- Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial kab/ kota setempat. 
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para saksi-saksi; 
- Foto Copy Surat Nikah Orang Tua kandung anak (Jika Pernikahan Resmi); 
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Orang Tua kandung; 
- Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) Orang Tua kandung;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Pemohon datang langsung mengajukan adopsi anak
- Petugas melakukan wawancara/ assesmen dengan pemohon (Calon Orang Tua Angkat/COTA) 
- Petugas memberikan formulir persyaratan untuk diisi oleh pemohon 
- COTA menyerahkan berkas lengkap 
- Dinsos memberikan surat rekomendasi 
- Pemohon mengajukan berkas asli rekomendasi adopsi ke dinsos provinsi Jawa Timur

Pengaduan

No. Telepon:(0354) 689626

No. Fax:(0354) 689626

Website:dinsos.kedirikab.go.id

Whatsapp:085157104085 (layanan kedaruratan)

Email:dinsos@kedirikab.go.id

Pengaduan:https://halomasbup.kedirikab.go.idhttps://www.lapor.go.id

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Jangka Waktu	:	80 menit
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Jl. Mayor Bismo No. 28 Kediri

Dasar Hukum

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri.
8. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/221/418.08/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/24/418.08/2021 tentang Penetapan Data Masyarakat Miskin Peserta Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan/atau Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Kediri Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Miskin Pengesahan (Desa dan Kecamatan) 

2. Surat Pernyataan (Bermaterai 10.000)

3. Format Verifikasi (Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Aparat Kesehatan) Stempel Desa dan Kecamatan

4. Fotocopy Kartu Keluarga

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

6. Buku KIA

7. Surat Keterangan Kelahiran

8. Surat Keterangan dari (Rujukan Puskesmas)/RSUD Pare atau SLG

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Pemohon Jampersal datang ke Dinas Sosial membawa Berkas persyaratan permohonan 
- Mengecek dan meneliti berkas permohonan, jika telah lengkap maka diproses, jika belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 
- Berkas yang lengkap diproses 
- Verifikasi akhir hasil proses berkas 
- Penandatanganan Surat Keterangan Miskin oleh kabid 
- Penandatanganan Surat Keterangan Miskin oleh Kepala Dinas 
- Surat Keterangan Miskin diberikan kepada Pemohon

Pengaduan

No. Telepon:(0354) 689626

No. Fax:(0354) 689626

Website:dinsos.kedirikab.go.id

Whatsapp:085157104085 (layanan kedaruratan)

Email:dinsos@kedirikab.go.id

Pengaduan:https://halomasbup.kedirikab.go.idhttps://www.lapor.go.id

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Sosial
Produk Layanan	:	Rekomendasi Pengiriman Psikotik ODGJ ke RS Jiwa
Jangka Waktu	:	1 s.d 2 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Jl. Mayor Bismo No. 28 Kediri

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum :
   • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
   • Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
   • Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kediri
   • Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kediri

Persyaratan

1. Verifikasi keluarga miskin dari tim desa diketahui Kepala Desa
2. Surat keterangan tidak mempunyai tempat tinggal tetap (T4) dari Kepala Desa (Apabila terlantar)
3. Surat keterangan bermaterai cukup
4. Surat rujukan dari puskesmas (sisrute)
5. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
6. Fotocopi KTP yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Penerimaan dan pencatatan permohonan rekomendasi dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Proses pengerjaan rekomendasi klien ODGJ di lapangan oleh Pendamping ODGJ Kabupaten Kediri dan melaporkan pada Kabid Rehsos
3. Pengecekan dan penelitian keabsahan berkas persyaratan, jika berkas sesuai maka lanjut ke proses berikutnya, jika berkas kurang sesuai maka dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
4. Pembuatan rekomendasi
5. Surat rekomendasi dicek Kabid rehsos, jika telah sesuai maka diparaf, jika belum sesuai maka kembali ke kasi Rehsos PD
6. Surat ditandatangani oleh kepala Dinas Sosial
7. Surat rekomendasi diberikan pada Pemohon

Pengaduan

No. Telepon:(0354) 689626

No. Fax:(0354) 689626

Website:dinsos.kedirikab.go.id

Whatsapp:085157104085 (layanan kedaruratan)

Email:dinsos@kedirikab.go.id

Pengaduan:https://halomasbup.kedirikab.go.idhttps://www.lapor.go.id

Mekanisme Pengaduan