Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	fasilitas fiskal
Jangka Waktu	:	Peraturan Kepala BKPM/Menteri Investasi
Biaya/Tarif	:	Peraturan Kepala BKPM/Menteri Investasi
Lokasi Layanan	:	Jl.Soekarno Hatta No.14,Katang,Sukorejo.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Kepala BKPM/Menteri Investasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal.

Persyaratan

Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM/Menteri Investasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal 

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM/Menteri Investasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal 

Pengaduan

 Pengaduan Pelanggan disediakan dalam:
 Layanan online melalui www.simpatik.kedirikab.go.id www.dpmptsp.kedirikab.go.id [email protected]
Aplikasi HALO MASBUP
 Layanan langsung melalui kotak pengaduan/ saran dengan mengisi formulir terlenih dahulu - Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan akan dilayani oleh customer service. Dan akan di tanggapi dalam 15 hari setelah penerimaan secara lengkap dan jelas 

E-mail : [email protected]
Hunting : P. +62 354-681227
Contact Center : F. +62 354-581741 
Web : dpmptsp.kedirikab.go.id
simpatik.kedirikab.go.id

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Rekomendasi Rotasi/Pemberhentian/Pengisian/Pelantikan Perangkat Desa
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) hari kerja
Biaya/Tarif	:	Geratis
Lokasi Layanan	:	Kantor Kecamatan Plemahan

Dasar Hukum

1. Undang-undng Nomor 14 tentang Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kepala Desa;
2. Berita acara hasil musyawarah desa / hasil seleksi (untuk pengisian jabatan);
3. Surat keputusan Kepala Desa terkait usulan (rotasi/pemberhentian/pengisian);
4. Data dan identitas perangkat desa yang diusulkan;
5. Dokumen pendukung (hasil seleksi, daftar nilai, berita acara, dll);
6. Surat pernyataan kesediaan (untuk pengisian/pelantikan);
7. Membawa dokumen asli untuk verifikasi;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa) menyerahkan surat usulan beserta kelengkapan berkas ke Kantor Kecamatan.;
2. Tim Pemeriksa di Kecamatan (biasanya Sekcam dan Kasi Pemerintahan) akan memverifikasi keabsahan syarat administrasi;
3. Camat akan mengkaji usulan dan menerbitkan surat rekomendasi tertulis (bisa berupa persetujuan atau penolakan);
4. Pengguna layanan menunggu petugas menyusun draft rekomendasi dan ditandatangani oleh petugas berwenang/camat;
5. Barkas persyaratan di terima dan checklist oleh petugas Bidang;
6. Jika disetujui, Kepala Desa menerbitkan SK Kepala Desa dan dilanjutkan dengan agenda Pelantikan (pengambilan sumpah/janji jabatan).

Pengaduan

1. Langsung         :     Petugas di       Kantor Kecamatan Plemahan (Jl. Merak No. 50 Bogo Kidul) Kabupaten Kediri.

2. Tidak langsung :

- Email: [email protected]

- Website:  https://kecamatanplemahan.kedirikab.go.id

- Instagram: Kecamatan Plemahan_kabkediri;

- Telepon: (0354) 529203;

- kanal pengaduan LAPOR!:

- website : www.apor.go.id

- sms melalui nomor 1708

- X (twitter) : @lapor1708

- Aplikasi android/iOS: SP4N_LAPOR!

- Aplikasi HALOMASBUP

- Kotak Saran/Kotak Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Berita Acara verifikasi pendaftaran LPSE dan User ID LPSE
Jangka Waktu	:	15 - 30 Menit
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	JL. Soekarno-Hatta No. 1, Kantor Sekretariat Daerah Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa   melalui Penyedia;
7. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Persyaratan

1. Formulir Keikutsertaan (Dapat diunduh di website http://lpse.kedirikab.go.id/eproc4/);
2. Formulir Pendaftaran (Dapat diunduh di website http://lpse.kedirikab.go.id/eproc4/);
3. Surat Kuasa dan KTP pembawa dokumen selain Direktur;
4. KTP Direktur;
5. NPWP Perusahaan;
6. Surat Keterangan Pajak Perusahaan;
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Bertanda tangan Kepala Desa);
8. Surat Pengukuhan Kena Pajak;
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/OSS;
10. SIUP/ SIUJK/ Ijin Usaha Lain ;
11. Sertifikat Badan Usaha (SBU) khusus untuk Bidang Konstruksi
12. Akta Pendirian Perusahaan ;
13. Surat Bukti Pajak Tahunan (SPT);
14. Surat Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir dari KEMENKUMHAN;
15. Wajib membawa dokumen No.3 s.d 14 Asli dan Fotokopi

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pemohon ke Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, menunjukkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, Petugas memverifikasi dokumen dan akun pendaftaran Penydia di LPSE, Petugas membuat Berita Acara verifikasi pendaftaran LPSE, kemudian diserahkan ke Pemohon.

Pengaduan

Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan, bisa berupa informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (0354) 689901 / (0354) 689905

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:	Konsultansi
Jangka Waktu	:	10 - 30 Menit
Biaya/Tarif	:	0
Lokasi Layanan	:	JL. Soekarno-Hatta No. 1, Kantor Sekretariat Daerah Kab. Kediri

Dasar Hukum

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa   melalui Penyedia;
7. Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Persyaratan

1. Pemohon memliki Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/dll)
2. Memiliki No telp. yang bisa di hubungi
3. Lembar / bahan yang yang akan di konsultasikan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna menyarnpaikan pertanyaan permasalahan Inaproc melalui LPSE Support (Chat), telepon, email atau itau datang langsung (walk in user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in user):

• Melapor pada front office dan mengisi buku tamu elektronik.
• Bagian Helpdesk LPSE akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna.

3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat telepon dan email:

• Helpdesk akan menerima telepon, email dari pengguna.
• Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau ermasalahan yang dihadapi pengguna

4. Untuk pertanyaan yang di sampaikan melalui chat :

• Helpdesk akan menerima chat dari pengguna.
• Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau ermasalahan yang dihadapi pengguna

Pengaduan

Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan, bisa berupa informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa (0354) 689901 / (0354) 689905

Mekanisme Pengaduan

Info Pelayanan

Kategori Layanan	:	Perizinan Lainnya
Produk Layanan	:
Jangka Waktu	:	Satu Hari
Biaya/Tarif	:	Gratis
Lokasi Layanan	:	Kecamatan Gampengrejo

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
3. Permenpan No. 14 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kab. Kediri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian;
2. Foto copy KTP dan KK dari seluruh ahli waris;
3. Foto copy dokumen sesuai peruntukannya;

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris;
2. Petugas Memverifikasi dan meregister Permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris;
3. Petugas meminta tanda tangan/legalisasi permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris Kepada Camat;
4. Petugas menyetempel dan memberi nomor surat;
5. Petugas menyerahkan Permohonan Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Pengaduan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;

Mekanisme Pengaduan